Text

Titian Jalan Demokrasi : Peranan kebebasan Pers untuk Budaya komunikasi politik

---

Perkembangan pers era reformasi memang sangat eksplosif. Ini harus dimaklumi. Sifat euforia memang seperti itu, semua orang tiba-tiba ingin berpartisipasi setelah pers Indonesia 32 tahun tiarap. Banyak yang bergembira dan ambil bagian, meskipun yang sekadar ikut terbit satu-dua edisi. Tidak ada yang melarang hal itu, toh pengurusan SIUPP sudah sangat mudah. Perubahan UU Pers/UU Media Massa juga harus mencakup pembenahan

lembaga peradilan, lembaga itu harus independen (fair trial), tidak boleh tercemar korupsi/kolusi karena hal itu menghambat kebebasan pers/informasi. Pengadilan harus menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat yang disuarakan pers. Rasa keadilan masyarakat biasanya menjadi opini publik dan opini publik tersalur melalui media massa. Jika hukum tidak sanggup melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya,

pasti akan tampil kriteria politik untuk menggantikan. Setiap perubahan sosial yang menghadirkan pandangan atau perilaku baru, akan dipakaikan kriteria kekuasaan (politik) untuk mengontrolnya. Masalah mendasar di belakang era globalisasi dan revolusi informasi saat ini adalah masalah tele-etik dan tele-empati. Arus informasi baik di tingkat

internasional (global) maupun di tingkat nasional harus terikat pada etika komunikasi dan empati. Para pengelola informasi dan media yang menguasai arus informasi global dan nasional, harus memikul tanggung jawab etika yang tinggi dan harus
memiliki daya empati besar tentang kepentingan audience-nya.

---

Ketersediaan

0506.028

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

321.8 MUI t

Penerbit

Jakarta : Kompas., 2000

Deskripsi Fisik

xi, 256 HAL.23 CM.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

979-9251-20-6

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

LANDSCAPE - JEPANG

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

MUIS, A.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar